Sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak, Tator dan Torut Pastikan Ketersediaan Anggaran

TORAJA - Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPU dan Bawaslu masing-masing, Selasa, 7 November 2023. Penandatanganan NPHD Tana Toraja dilaksanakan di Misiliana Hotel, sedangkan penandatanganan NPHD Toraja Utara digelar di Gedung Tamuan Malik.

Baca juga: Alimin Abdullah Minta KKP Diberikan Anggaran Proporsional

Penandatanganan NPHD Tana Toraja dan Toraja Utara ini disaksikan langsung oleh Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin. 

Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang, menyampaikan terimakasih atas kehadiran Pj Gubernur Sulsel bersama seluruh rombongan dalam penandatanganan NPHD tersebut. Ia mengaku, sudah menyelesaikan bersama dengan tim anggaran khusus untuk NPHD Pemilu dan Pilkada serentak 2024. 

Baca juga: Ini Arahan Kepala BNPB Percepatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sulsel

"Kami sudah sepakat dengan KPU dan Bawaslu untuk menandatangani NPHD. Tentu kami siap mendukung seluruh perangkat penyelenggara Pilkada di tahun 2024, " ujarnya. 

Ia berharap kedepannya Pemilu dan Pilkada bisa berjalan dengan baik, aman dan damai. Pihaknya menganggarkan Rp26 miliar lebih untuk KPU, dan Rp 8 miliar untuk Bawaslu.

Baca juga: Muhammad Aras Soroti Banyaknya Target APBN 2021 yang Tidak Tercapai

"Ada untuk keamanan, TNI dan Polri, tapi nilai nominalnya saya lupa, " ujarnya. 

Terpisah, Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, menyambut kehadiran Pj Gubernur Bahtiar dengan penuh hormat. Iapun menegaskan, pihaknya siap mendukung Pemilu yang damai, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Baca juga: Soroti Pemerataan Layanan, Darul Siska Usul BPOM Dekatkan pada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik

"Kami dari pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah desa siap mendukung Pemilu damai, " imbuhnya. 

Baca juga: Said Abdullah Apresiasi Sikap Pertamina Atas Kesediaan Berbagi Beban APBN

Sementara, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengatakan, penandatanganan NPHD yang dilakukan Pemerintah Toraja Utara maupun Bupati Tana Toraja, merupakan sebuah kewajiban dan perintah undang-undang. 

"Khusus untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 wajib diselesaikan anggarannya dan diserahkan kepada KPU, Bawaslu dan aparat keamanan, sebagai anggaran operasional Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, " tutupnya. (***)